Dra. Nurlen Afriza, MA

 

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa”  haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.[1]

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[2]

Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.[3]

Menurut Andi Hamzah,  sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah ”hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan ”suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.[4]

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[5]

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing  Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.[6] Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

  1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
  2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
  3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
  4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.[7]

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.[8]

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[9]

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal  189 ayat (1) RBG berbunyi:

”Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[10]

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

“Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”.

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.[11] Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

  1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
  2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.[12]

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu  putusan, maka dapat disimpulkan apabila  Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir,  karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan  menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Achmad Ali, 2010 Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana

  1. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading Co.

            Lilik Mulyadi, 2009, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

              Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

 

 

 

[1] Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147.

[2]Pasal 13 ayat (2)Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: ”Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

[3] Ibid.

[4] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, h. 291-292.

[5] Ibid., h. 292.

[6] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213.

[7] M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading , 1975), h. 809.

[8] Ibid.

[9] Ibid., h. 809-810.

[10] Ibid., h. 810.

[11] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 87-89.

[12] Abdul Manan, Op. Cit., h. 275.

 

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

6 9 6 5 6
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
92
101
69656
0
3604
6641
69656
IP Anda : 3.80.177.176
2018-12-10 16:50